 |
| Polem Muda Ahmad Yani Ketua DPP Forkab, (foto/ist) |
Evaluasi tersebut dilakukan demi mewujudkan visi misi Aceh Hebat Irwandi-Nova pasca lebih satu tahun terjadi pelantikan kepala dinas.Kegiatan evaluasi merupakan hal yang lazim dalam dunia birokrasi disamping melaksankan fungsi monitoring juga mengukur tingkat capaian program kerja masing-masing dinas.
" Kita minta PLT Gubernur Aceh mengevaluasi bawahannya untuk mewujudkan visi misi Aceh Hebat Irwandi-Nova pasca lebih satu tahun terjadi pelantikan kepala dinas," kata Polem Muda.
Menurutnya, evaluasi itu dilakukan dengan tujuan untuk mencermati lebih lanjut instansi mana yang pejabatnya berkategori nilai rapor A serta perlu dipertahankan atau sebaliknya.
Konteks ini, DPP Forkab Aceh akhirnya ikut melakukan penelusuran terhadap aspek kebijakan dan kajian strategis yang masih ditemukan instansi yang tingkat pelayanan public masih kurang baik dan masih minim terobosan sehiggga ditakutkan tahun 2019 brdampak pd tingkat serapan anggaran rendah.
" Pejabat ini jika terus kita dipertahankan, maka dikhawatirkan akan menghambat kinerja PLT Gubernur Aceh untuk sukses mewujudkan janji kampanye menuju visi misi Aceh Hebat", ungkap Polem.
Ia mengungkapkan, menurut anaslis kajian Forkab, pemerintah juga sudah jauh hari melakukan evaluasi tahunan terhadap pencapaian kinerja para pejabat selama ini.jadi tidak ada alasan menunda perombakan kabinet agar serapan agaran bisa lebih maksimal.
Dikatakan polem, Aceh merupakan daerah yang memiliki otonomi khusus dengan kewenangan dan uang yang melimpah pasca terwujutnya perdamaian antara GAM vs RI dengan pagu nggaran terbanyak dari provinsi lain (mencapai puluhan triliunan tiap tahun).
" Konteks inilah, isu Aceh menjadi perhatian khusus nasional bahkan dunia internasional tentang kemajuan Aceh selalu menarik dipantau dan menjadi daya tarik dunia luar," terang Polem.
Maka dalam hal ini, Forkab akan konsisten mendukung dan sejak awal telah meminta kepala SKPA yang kinerjanya rendah atau kurang baik agar bapak PLT Gubenur Nova Iriansyah tidak perlu ragu untuk segera mengganti.Kemudian pejabat yang kosong agar dapat diisi oleh pejabat yang memiliki track record dalam pemerintahan, demikian disampaikan Polem selaku Ketum DPP Forkab.(N)